Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di sela-sela memimpin Tim Kunspek Komisi I DPR RI meninjau perairan Natuna Utara dengan menggunakan Kapal Bakamla, KN Tanjung Datu, Kepri, Kamis (15/1/2020). Foto: Ann/Man

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Komisi I DPR RI ingin mengetahui kondisi terkini serta memastikan pengamanan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) tetap digiatkan. 

“Kami dalam rangka fungsi pengawasan, memberikan support kepada mitra kami, baik dari TNI maupun Bakamla yang sudah siaga bekerja menjaga wilayah perairan kita,” kata Meutya di sela-sela memimpin Tim Kunspek Komisi I DPR RI meninjau perairan Natuna Utara dengan menggunakan Kapal Bakamla, KN Tanjung Datu, Kepri, Kamis (15/1/2020).

Selain memastikan perairan Natuna bersih dari aktivitas pencurian ikan oleh kapal nelayan Tiongkok, politisi Partai Golkar itu menambahkan, Kunspek Komisi I DPR RI ke Natuna ini juga ingin memetakan kekuatan ideal yang dibutuhkan TNI dan Bakamla untuk mengamankan perairan Indonesia, khususnya Natuna dan sekitarnya. 

Meutya memastikan, Komisi I DPR RI ingin mendalami jumlah personel, teknologi radar dan alutsista yang dikerahkan TNI dalam menjaga NKRI. Tujuannya untuk memastikan bagaimana pengawasan dan pengamanan TNI serta Bakamla di wilayah perairan Indonesia yang sering dimasuki kapal asing.

Terkait hal itu, Meutya menilai pemerintah perlu menambah armada kapal yang khusus untuk menjaga Natuna Utara. Mengingat, luasan wilayah perairan Natuna yang tidak hanya bersinggungan dengan Laut Cina Selatan tetapi juga perbatasan laut ZEE negara tetangga, seperti Filipina dan Vietnam.

Dalam kerangka legislasi dan dukungan anggaran, menurut legislator Sumatera Utara I itu, Komisi I DPR RI akan mendiskusikan soal penambahan anggaran khusus pengamanan di Natuna dan sekitarnya. Komisi I DPR RI juga sedang mempelajari peraturan yang perlu dilengkapi terutama untuk penguatan posisi Bakamla sebagai keamanan laut.

Senada, Anggota Komisi I DPR RI Almuzammil Yusuf (F-PKS) mengatakan Komisi I DPR RI mendorong segera direvisinya Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) tentang persenjataan standar yang perlu dimiliki Bakamla, sebagaimana coast guard negara lain. Sementara dalam jangka panjang, Komisi I DPR RI akan mengakselerasi agar RUU Keamanan Laut (Kamla) menjadi RUU Prioritas Dewan. 

“RUU Prioritas itu harusnya kita putuskan Desember 2019 kemarin, tetapi karena masih pembahasan di Baleg, mudah-mudahan salah satu prioritas yang akan disimpulkan Komisi I adalah RUU Kamla. Sehingga Bakamla menjadi coast guard kita bisa melakukan pengamanan dengan optimal,” imbuh legislator dapil Lampung I itu.

Kunspek Komisi I DPR RI ini juga dihadiri  Pangkogabwilhan I Laksamana Madya Yudo Margono, Direktur Operasi Laut Bakamla Laksamana Pertama N.S. Embun, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Natuna. (ann/sf)